8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengandalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Pasal 17 Dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasiSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau RPJPN 2005-2025). TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR, Menimbang : a. Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I terdiri dari dua topik bahasan: 1. penyusunan rancangan awal;. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. Dalam. Tahun 2004 tentang. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pembangunan 1920. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. RPJMD; dan c. Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, melalui tahapan sebagai berikut: 1. 56 . Latar Belakang Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Tema ini menjadi inspirasi seluruh kementerian lembaga dalam mendesain fokus rencana program kerja tahun 2022. Terkait dengan pencapaian pembangunan secara nasional tersebut,daerahjugamemilikihasil-hasilpembangunanmengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dikarenakan. Selain tahapan perencanaan tersebut di atas, pemerintah telah mencanangkan. 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. c. KPBU dan Perencanaan. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 7. 17 bab 7 : ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. Jakarta (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan terdapat kelemahan model pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 4. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi,. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi. kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna. 2. Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tujuan Pembangunan Nasional – Setiap negara pastinya memiliki tujuan pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk memakmurkan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. penyusunan tema, sasaran, arah. , MT Common Planning Process Step Preparing Planning Process Situation Analysis : Review & Revise - Internal Issues Plan - External Issues Performance Mission, Core Monitoring Values, Goals Budgeting Action Plan Siklus. com 12 Tujuan Praktis Perencanaan 1. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana Strategis mereka. Foto: Trisna. menjadi kurang efisien. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu memiliki pengertian sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan. Proses Politik : Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN/RPJMD. Tahap awalnya aktivitas perencanaan ialah membuat naskah atau perancangan rencana. 1 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan. c. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Mekanisme. id Rencana Pembangunan Nasional. Tahap Pelaksanaan (on going). Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. 5 Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pasal 14 1 Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program. Sekian penjelasan artikel diatas tentang Pembangunan Nasional – Pengertian, Tujuan,Perencanaan Dan Contoh semoga bermanfaat bagi pembaca setia DosenPendididkan. Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. RPJPN 2005-2025 diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Tangkapan layar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa alam Seminar Nasional Hari Statistik Nasional (HSN) 2021 dan Penganugerahan Badan Pusat Statistik (BPS) Awards secara daring di Jakarta, Sabtu (25/9/2021). PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PEMBANGUNAN NASIONAL – SINKRONISASI 2017 PERATURAN PEMERINTAH NO. Peraturan ini juga mencakup. 4. Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Jakarta, 15 Juni 2023. SIKLUS PERENCANAAN SECARA UMUM & TAHAPAN PROSES PERENCANAAN Dwinsani Pratiwi Astha, ST. id. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah (PMDN 86/2017, PMDN. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Februari 2008 Nomor : 050/200/II/Bangda Kepada Yth. 2 RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ditulis Oleh : B. 2. Tanggapan . Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004: 6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk RKP yang disusun tahun 2009. Berdasarkan peraturan tersebut, tahapan penyusunan Renstra K/L meliputi: a. melakukan sosislisasi dan diseminasi RUU tentang SPPN yang baru kepada kementerian/Lembaga, pemerintah. Pasal 8 . bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dinilai belum maksimal. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan RPJPN tersebut di atas, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan. 4. Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan. Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045, tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun. Rita Erawati SUHARSO MONOARFA Berdasarkan UU No. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 (Pedum RPJPD, RPJMD dan RKPD); 3. Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019. . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. . Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada : Rancangan Kebijakan Kesehatan Indonesia. KLHS menghimpun masukan atas strategi pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. 1. Undang. persiapan; b. Tanggapan . 8. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh. Tahap Penyusunan Rencana, yaitu menyusun rancangan rencana pembangunan nasional/daerah Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dibuat daerah berkaitan dengan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). PP dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. 25 Tahun 2004). Pembangunan ekonomi tidak hanya berpengaruh baik untuk para masyarakat serta negara, namun juga memiliki dampak negatif. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pola-pola ini masih menjadi sebuah standar perencanaan yang digunakan pula dalam menyusun sebuah rencana kepariwisataan sebagaimana pada penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar Hukum Perencanaan Nasional 2. HR. belajar. Yakni pada tahap I telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliiun. Pasal 9 (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. 6056 : 24 HLM. Tahapan Penyusunan RPJP Pasal 2 Tahapan Penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut : a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ABSTRAK: Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien yang. Proses Perencanaan: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah [1]. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004. Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. Tahap Penyusunan Rencana Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (by RSD) Referensi:. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ketiga yakni terdiri atas rencana nasional, rencana provinsi, rencana kabupaten/kota. BAB I PENDAHULUAN 1. Membandingkan perencanaan pembangunan nasional sebagai haluan negara dalam garis-garis besar pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta. RPJPD; b. 3) Arahan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. BAB 2 PEMBAHASAN 2. Empat. Dampak Pembangunan Nasional. id. Jika melihat isi, pada dasarnya PP mengatur tahapan penganggaran dalam APBN. 3 merupakan penjabaran daripada tujuan dibentuknya pemerintahan negara. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip yaitu: merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan. HR. Acara Sosialisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Daerah, Kamis (08/10/2020). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengambil tanah di titik yang direncanakan sebagai lokasi istana negara di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (12/4/2021). BAB VII Data dan Informasi. (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud. Urusan kesempatan kerja perlu dimasukkan pada setiap perencanaan pembangunan. Unduh Rencana Pembangunan Jangka Menengah. go. penyusunan analisis kebutuhan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memastikan Proyek sudah tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah. go. No. Perencanaan pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) RPJMD disusun dengan tahap: · Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan. Tahap perencanaan dimulai dari: penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. b. 4 5 6 7-3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentarrg Kementerian Perencanaan Pembaagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor tr2l; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencalaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 13) sebagaimana. Perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). 71 . Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] ketahanan ekonomi, revolusi mental, hingga lingkungan hidup turut menjadi prioritas. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan. Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015—2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidangPada dasarnya PP No. Berikut ringkasan pokok-pokok PP 17/2017. 1. Proses kemajuan setiap bangsa yaitu harus menjalani tahap-tahap perkembangan pembangunan diberbagai sektor ekonomi, untuk menuju kondisi rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tingkatan Perencanaan Pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. JAKARTA - Pemerintah Inggris bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/. Buku ini cocok untuk dijadikan referensi bagi. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem jaringan jalanWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3 meliputi : Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional REPUBLIK INDONESIA Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020. 1) usaha. 1 Indikator Hasil Komponen 2: Integrasi Perencanaan untuk Pembangunan Perkotaan 51 Tabel 6. Namun, ternyata tahapan pembangunan nasional tersebut tidak terintegrasi dalam satu fungsi yang berjalan dengan baik, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Workshop Nasional Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hotel Jayakarta-Jakarta, 19 April 2007 2 Materi • Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan • Pengendalian • Evaluasi • PlPelaporan • Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 • Koordinasi Lintas Departemen Keempat tahapan tersebut yakni, penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. BrainlySesuai amanat Undang-Undang (UU) No. Viewers also liked (20) perencanaan pembangunan nasional. evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: jdih@bappenas. 104 Perencanaan hukum sebagai bagian dari. Sifat : SEGERA Sdr. Terkait agenda rencana program kerja BNN. TAHAPAN PERENCANAAN. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan. Peraturan badan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahap penyusunan RPJMN, sistem informasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. evaluasi pelaksanaan rencana. Apr 29, 2017. 105, TLN NO. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1: Cukup jelas: Pasal 2 Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. 40 Tahun2006 tentang Tata Cara Penyusunan 2 8. 1 Tahap -Tahap Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Proses penyusunan rencana baik itu jangka panjang, menengah, maupun tahunan dapat dibagi dalam empat tahap yaitu: Penyusunan Rencana yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 1. Hal itu dikatakan dalam diskusi nasional bertajuk "Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Hotel Mercure, Tangerang Selatan. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. dan nasional. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan. Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dadang Solihin • 830 views. Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN. Kamis, September 28, 2023.